Aksi Emak-Emak di Paser Hentikan Truk Batu Bara, Muchtar Amar Soroti Kegagalan Forkopimda

Paser, Kalimantan Timur – Aktivitas truk pengangkut batu bara yang diduga berasal dari Tanjung, Tabalong, Kalimantan Selatan kembali menjadi sorotan publik. Aksi viral terjadi ketika sekelompok emak-emak di Desa Batu Kajang, Kecamatan Batu Sopang, Kabupaten Paser, Kalimantan Timur, turun ke jalan untuk menghentikan truk batu bara yang melintas. Aksi ini pun menjadi pembicaraan hangat di media sosial.

Kegiatan hauling batu bara sering memicu ketegangan dengan warga setempat, terutama yang berada di wilayah perbatasan Kalimantan Timur (Kaltim)-Kalimantan Selatan (Kalsel). Jalan negara yang digunakan oleh truk batu bara menuju pelabuhan di Kecamatan Kuaro, Kabupaten Paser, seringkali memicu keluhan warga.

Muchtar Amar, Pemerhati Politik dan Hukum (Patih) Paser, menilai aksi para emak-emak ini menggambarkan kegagalan Forum Komunikasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) dalam menangani masalah tersebut.

“Forkopimda gagal mengatasi masalah ini. Kalau berhasil, tentu aksi seperti ini tidak akan terjadi berulang-ulang,” ujar Muchtar Amar, Minggu (23/2/2025).

Masalah penggunaan jalan negara untuk kepentingan bisnis hauling batu bara yang masif semakin menjadi perdebatan publik. Muchtar mengingatkan bahwa jalan tersebut dibangun menggunakan anggaran negara dan seharusnya digunakan untuk kepentingan publik, bukan untuk kepentingan segelintir pihak.

“Jalan ini dibangun dengan anggaran negara, seharusnya untuk kepentingan publik, bukan hanya kepentingan tertentu. Hal ini perlu diperjelas,” tegasnya.

Ia juga menyoroti kondisi jalan yang sering kali rusak akibat truk batu bara. Jalan yang digunakan oleh masyarakat sehari-hari kini terganggu dan sering kali berisiko bagi keselamatan penggunanya.

Kondisi jalan yang rusak dan membahayakan pengguna jalan menjadi salah satu sorotan utama. Menurut Muchtar, hal ini menimbulkan kecelakaan dan bahkan korban jiwa, yang harus segera ditangani.

“Jalan yang rusak dan berbahaya ini menimbulkan kecelakaan dan bahkan jatuhnya korban jiwa. Ini harus segera dituntaskan,” jelasnya.

Muchtar menilai bahwa penerapan prinsip keadilan sosial dalam Pancasila seharusnya dapat menghindari dampak negatif yang ditimbulkan oleh aktivitas hauling batu bara ini.

Muchtar juga menilai bahwa lemahnya pengawasan menjadi penyebab utama terjadinya aksi-aksi serupa. Program-program yang terlalu banyak dan hanya bersifat populis, tanpa pengawasan maksimal, justru hanya menguntungkan pejabat sementara masyarakat tetap dirugikan.

“Sinergi antar lembaga harus lebih ditingkatkan, bukan hanya sebagai retorika. Warga harus merasa terlindungi dan sejahtera,” tambahnya.

“Terobosan program yang terlalu banyak dan hanya bersifat populis tanpa pengawasan maksimal hanya menguntungkan pejabat, sementara masyarakat yang dirugikan,” tutupnya.

Dengan adanya peristiwa ini, masyarakat berharap agar masalah penggunaan jalan negara untuk bisnis batu bara segera diselesaikan demi keamanan dan kenyamanan bersama. (Redaksi).